Sudirman Said (Foto: Rengga Sancaya/detikFoto)
Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said pagi ini mendatangi gedung KPK. Dia diundang KPK untuk meningkatkan koordinasi antara kedua lembaga tersebut.
"Kami diundang KPK untuk seluruh tim saya nih, untuk meningkatkan koordinasi, karena selama ini, KPK sangat mendukung kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sub sektor," ujar Sudirman di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Selasa (24/5/2016).
Dia mengatakan setelah korsup minerba berjalan sukses, saat ini akan diperluas ke seluruh sub sektor energi keseluruhan.
"Penataan-penataan teknis juga mendapatkan supervisi dan dukungan dari KPK dengan baik, misalnya pada waktu penugasan kepada BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastuktur itu dibantu KPK, terus menata sistem whsitle blower, LHKPN, menata sistem laporan gratifikasi, dan ini semua membuat penataan goverment di ESDM berjalan dengan baik. Nah ini kita akan berdiskusi dan berdialog untuk meningkatkan ke depan," jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta 3 ribu peraturan daerah (perda) untuk dihapus melalui Kementerian Dalam Negeri, karena tak tepat guna. Sudirman mengatakan pihaknya akan menunggu laporan dari kepala daerah setempat.
"Jadi begini, apapun kita tunggu laporan dari para gubernur dan bupati. Sesudah itu tentu setelah laporan terkumpul, kita akan menentukan sikap ke depan," jelasnya.
"Tapi yang paling penting adalah KPK ikut mengawal proses ini, karena tidak mudah menyelesaikan perizinan ini tapi dengan supervisi dan pengawalan dari KPK, yakin pada waktu yang ditentukan akan bisa diselesaikan," tutupnya.
"Kami diundang KPK untuk seluruh tim saya nih, untuk meningkatkan koordinasi, karena selama ini, KPK sangat mendukung kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sub sektor," ujar Sudirman di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Selasa (24/5/2016).
Dia mengatakan setelah korsup minerba berjalan sukses, saat ini akan diperluas ke seluruh sub sektor energi keseluruhan.
"Penataan-penataan teknis juga mendapatkan supervisi dan dukungan dari KPK dengan baik, misalnya pada waktu penugasan kepada BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastuktur itu dibantu KPK, terus menata sistem whsitle blower, LHKPN, menata sistem laporan gratifikasi, dan ini semua membuat penataan goverment di ESDM berjalan dengan baik. Nah ini kita akan berdiskusi dan berdialog untuk meningkatkan ke depan," jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta 3 ribu peraturan daerah (perda) untuk dihapus melalui Kementerian Dalam Negeri, karena tak tepat guna. Sudirman mengatakan pihaknya akan menunggu laporan dari kepala daerah setempat.
"Jadi begini, apapun kita tunggu laporan dari para gubernur dan bupati. Sesudah itu tentu setelah laporan terkumpul, kita akan menentukan sikap ke depan," jelasnya.
"Tapi yang paling penting adalah KPK ikut mengawal proses ini, karena tidak mudah menyelesaikan perizinan ini tapi dengan supervisi dan pengawalan dari KPK, yakin pada waktu yang ditentukan akan bisa diselesaikan," tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar