Namun, anggota Dewan Pers Stanley Adhi Prasetya mengingatkan Jero, sebagai pejabat publik harus berhati-hati berbicara. Pejabat publik juga diharapkan mengetahui perkembangan media online.
"Tapi beliau hari ini sudah meminta maaf, artinya beliau punya kesadaran. Saya kira positif sudah menyadari. Tapi siapapun yang menjadi pejabat publik harus mengerti perkembangan media," ujar Stanley di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (15/7/2013).
Menurut Stanley, media siber atau media online sekarang ini sama halnya media massa lainya. Maka itu tidak semestinya masyarakat khususnya pejabat publik membedakan dengan media massa lainya. Karena media online merupakan hasil perkembangan media massa.
"Itu kan sudah niat baik minta maaf, tapi kalau teman (media) online mau menuntut silakan untuk mengadu, misalnya karena perbuatan tidak menyenangkan. Namun menurut saya beliau pejabat negara."
Dewan Pers, lanjut Stanley, akan menyampaikan kepada para pihak terkait dan siap berupaya memediasi, atau proses hukum. "Kita pada dasarnya konsen terhadap kebebasan pers supaya pers tidak selalu dilecehkan. Apalagi disebut sebaran gelap. Ini yang harus dipertimbangkan bersama," ujarnya.
"Kalau ada organisasi atau asosiasi jurnalis online, silakan mengadu, kami menunggu. Kami dalam taraf menunggu," imbuh Stanley.
AJI Tak Akan Lupa
Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan tidak akan menuntut apa-apa terkait pernyataan tersebut. Bahkan, AJI mengapresiasi klarifikasi dan permintaan maaf Jero terkait pernyataannya tersebut. "Dia sudah minta maaf, ya kita terima maafnya. Tapi kita tidak akan lupa dengan apa yang dia lakukan," kata Ketua Umum AJI, Eko Mariyadi, ketika dihubungi wartawan.
Eko mengatakan, AJI dan komunitas pers lainnya tetap memberi catatan, bahwa pejabat-pejabat negara saat ini cenderung melecehkan profesi wartawan. Karena itu, lanjut Eko, komunitas pers akan tetap memantau pejabat yang dinilai kurang bersahabat dengan media, khusus dari sisi pernyataan yang merugikan dan melenceng dari Undang-undang Pers.
"Kita harus ikut mendidik (mereka). Komunitas pers harus ikut mendidik para pejabat," ujar dia.
Di sisi lain Eko menggarisbawahi, bahwa wartawan pun harus siap menerima kritikan dan jangan merasa superior. "Misalnya dikritik beritanya tidak punya narasumber kredibel. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari kritik internal media. Intropeksi, baik bagi komunitas pers dan wartawannya juga," ucap dia.
Surat Kaleng
Menteri ESDM Jero Wacik pada Jumat 12 Juli merendahkan pemberitaan di semua media online. Menurut Jero, narasumber yang diberitakan media online tidak valid.
"Media online itu bikin berita enggak jelas, sumbernya enggak jelas," ujar Jero di kantor Kementerian ESDM,
Jero pun membandingkan pemberitaan media online dengan media cetak. Di media cetak, dia bisa mengetahui nama penulis, dan sang penulis bisa diprotes jika ada sesuatu yang salah dalam pemberitaan.
"Kalau media cetak kan jelas, kalau ada apa-apa, bisa dikritik, ketahuan penulisnya, bisa ditelepon," ungkap Jero.
Jero bahkan menilai pemberitaan di media online seperti surat kaleng. "Media online seperti surat kaleng, tidak jelas," papar Jero.
Minta Maaf
Jero Wacik telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud untuk membedakan media baik itu media cetak, elektronik, atau pun online. Sejauh ini justru dirinya merasa terbantu dan bersinergi dengan pemberitaan informasi dari rekan-rekan wartawan.
"Tidak ada sedikit pun bahwa saya ingin merendahkan apalagi melecehkan eksistensi dan profesionalisme media online. Tanpa pengecualian justru saya sendiri merasa terbantu dan bersinergi lantaran informasi dapat saya lihat dari semua media," tutur Jero.
Yang dimaksudnya media online seperti surat kaleng adalah mengenai kolom komentar atau surat pembaca. Sejumlah komentar dan surat pembaca yang ada pada media online sering kali ditemukan komentar-komentar anonim. Menurut dia, hal itu itu sulit diidentifikasi mengenai pengirim dari komentar-komentar tersebut.
"Saya orang yang memegang prinsip kebebasan Pers. Namun kebebasan yang sarat dengan etika dan prinsip demokrasi. Saya menilai akun-akun anonim yang berkomentar dengan tanpa identitas jelas cenderung mengkeruhkan informasi," ujar Jero.
"Saya pribadi mempercayai media online adalah media massa depan dalam dunia media digital, dan media adalah pilar demokrasi di republik ini. Dalam mewartakan informasi, edukasi dan kebenaran," imbuh Jero. (Mut/Ado/Sss)
credit : liputan 6
0 komentar:
Posting Komentar